Jakarta – menghadapi gelombang aksi unjukrasa yang menggema dari pusat hingga ke daerah-daerah termasuk Maluku Utara, situasi keamanan di malut tetap terjaga.
situasi tersebut dinilai sebagai bentuk kesuksesan Aparat kepolisian daerah (Polda Malut) dalam meredam potensi kericuhan, sehingga stabilitas daerah tetap aman dan terkendali dalam menghadapi gelombang demokrasi akhir akhir ini.
Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Yusuf, Tokoh muda nasional asal Malut menilai, jajaran Polda Malut di bawah kepemimpinan Irjen Pol Waris Sanggono mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.
“dilihat dari luar, Malut ini panas, penuh gejolak, tapi faktanya aman terkendali. Ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dibangun Kapolda dengan organisasi kepemudaan. Saya pikir ini kerja besar yang patut diapresiasi”kata Rusdi, Senin (8/9/2025).
menurut Rusdi, salah satu kunci keberhasilan Polda Malut dapat dilihat pada kemampuan Direktorat Intelkam dalam membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan (OKP).
“Kalau tidak ada komunikasi itu, mungkin suasana di Malut akan berbeda dengan hari ini,” ucapnya.
Terlepas dari keamanan, Rusdi kemudian menyoroti lambannya pemerintah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti dorongan Polda Malut terkait percepatan izin tambang rakyat.
Ia menilai, pemerintah kabupaten/kota lamban dalam merespons permintaan Polda Malut yang sejak empat bulan lalu mendorong percepatan izin yang bersampak positif terhadap peluang ekonomi masyarakat.
menurut dia, pemerintah daerah perlu mendorong upaya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, sebab jika masyarakat tetap dibiarkan terus menghadapi ekonomi yang semakin menekan, maka paradoks antara hidup sederhana masyarakat dengan fasilitas pejabat memperbesar jurang ketidakpercayaan yang berpeluang membuka ruang kemarahan publik sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang represif.
“Kalau izin tambang rakyat ini bisa diproses cepat, masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi langsung. Saya minta bupati di daerah yang punya tambang agar lebih responsif demi perbaikan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Secara terpisah, Kapolda Malut Irjen Pol Waris Sanggono dalam himbauannya beberapa waktu lalu menegaskan Polri tetap terbuka terhadap kritik. Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang.
“Polri sadar masih banyak kekurangan, terutama dalam pelayanan masyarakat. Karena itu semua kritik dan masukan kami terima dengan lapang dada. Namun saya ingatkan, ketika menyampaikan pendapat di muka umum, hak-hak orang lain juga harus dijaga,” ucap Kapolda.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai sejarah dan persaudaraan di Malut, sebab Sebagai wilayah kesultanan Islam yang berperan besar dalam penyebaran agama di Nusantara, Malut disebut sebut memiliki identitas kuat yang tidak boleh tercoreng oleh konflik.
“Jangan sampai sejarah besar ini ternoda hanya karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Kita semua bersaudara. Maluku Utara adalah tanah subur, tujuan investasi, sekaligus destinasi wisata yang harus dirawat dengan situasi kondusif,” tegasnya, (red).
